HUKUMPERUNDANGUNDANGANTUTOR1.docx

.pdf
TUGAS DAN JAWABAN TUTORIAL NAMA: ULIL AFDAL NIM: 043128705 ASAL: UBPJJ-UT MAKASSAR MATA KULIAH: HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN Izin Menjawab SOAL 1. Kades di Purwakarta Protes Pembatalan Peraturan Desa Berbudaya oleh Gubernur Sejumlah kepala desa di Purwakarta tidak dapat menerima pembatalan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70A tentang Desa Berbudaya. Pembatalan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 188.342/Kep.1354-Hukham/2015 yang ditandatangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pada 10 Desember 2015. Dalam keputusan tersebut, ada 14 poin yang dibatalkan. Di antaranya beas perelek dan kewajiban lapor untuk tamu warga yang berkunjung di atas jam 21.00 WIB. Karena peraturan itu sebenarnya norma kebiasaan masyarakat setempat. Perbut tersebut hanya memperkuat kebiasaan dalam aspek legal formal. "Saya heran dengan pembatalan itu, sebenarnya itu kan hal yang biasa kami lakukan. Beas perelek sudah ada sejak lama dan rutin menjadi kebiasaan masyarakat kami, tuan rumah wajib lapor ke aparat RT satu kali 24 Jam pun kan biasa itu," ujar Engkos Koswara, Kepala Desa Cianting, Kecamatan Sukatani Purwakarta, saat dihubungi, Jumat (4/11/2016). Menurut Engkos, secara kelembagaan, pihaknya sudah menjadikan Peraturan Bupati Purwakarta No 70A sebagai acuan untuk membuat peraturan desa di wilayahnya. Peraturan yang sudah menjadi "konstitusi desa" itu dibahas bersama badan musyawarah desa dan seluruh tokoh masyarakat. Pertanyaan: Analisislah kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan wacana di atas. 2. Jokowi Ingin Pancasila Dibumikan dengan Kekinian Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada para Purnapaskibraka tahun 2021 yang juga ditetapkan menjadi Duta Pancasila di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 18 Agustus 2021. Dalam arahannya, Jokowi ingin agar nilai-nilai Pancasila dibumikan dalam kehidupan sehari-hari. "Kenapa Saudara-Saudara semuanya dijadikan Duta Pancasila? Kita ingin Pancasila ini menjadi ideologi yang bekerja sehingga harus kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya slogan, bukan hanya hafalan, seperti tadi disampaikan oleh Bu Mega. Nilai-nilai luhur yang terkandung di This study source was downloaded by 100000854450505 from CourseHero.com on 04-25-2023 05:27:36 GMT -05:00 https://www.coursehero.com/file/177669764/HUKUM-PERUNDANG-UNDANGAN-TUTOR-1docx/
dalamnya harus menjadi panduan, harus menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dalam karya nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ungkap Presiden. Pemilihan para Purnapaskibraka menjadi Duta Pancasila juga didasari pentingnya Membumikan Pancasila dengan cara-cara baru dan pendekatan yang lebih kekinian sehingga nilai-nilai Pancasila bisa tertanam di generasi muda. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi pemilihan para putra-putri terbaik bangsa tersebut sebagai Duta Pancasila. "Ini sebuah langkah terobosan karena anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik, putra-putri pilihan dari seluruh penjuru Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mendapatkan tugas yang tidak ringan yaitu memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan anak-anak muda dan yang paling penting juga menjaga agar Pancasila tetap kokoh, sebagai pemersatu bangsa," paparnya. Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia memiliki penduduk yang besar, suku yang beragam, hingga bentangan ribuan pulau yang memanjang dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia juga memiliki adat, tradisi, hingga agama yang beragam. Menurut Presiden, semua perbedaan tersebut dapat disatukan oleh ideologi Pancasila. Kepala Negara menaruh harapan besar terhadap para Purnapaskibraka tersebut karena semuanya memiliki talenta- talenta yang hebat di berbagai bidang. Menurutnya, hal tersebut merupakan kekuatan yang harus terus dirawat ke depannya. "Saya harapkan Saudara- Saudara nanti bisa menjadi motivator bagi anak-anak muda yang lainnya, berbagi pengalaman, mendorong prestasi, membentuk kesadaran akan nilai- nilai, dan tergerak untuk merajut simpul-simpul persatuan, menjadi pelopor perubahan dan kemajuan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara," tandasnya. Pertanyaan: Analisislah kedudukan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara di Indonesia. JAWABAN 1. Dalam perspektif yuridis formal, peraturan desa bukan bagian dari produk hukum daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah atau nama lainnya, peraturan kepala daerah (perkada), peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbagai keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan kepala badan kehormatan DPRD. Konsekuensinya pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Desa tidak masuk dalam produk hukum daerah. Hal ini This study source was downloaded by 100000854450505 from CourseHero.com on 04-25-2023 05:27:36 GMT -05:00 https://www.coursehero.com/file/177669764/HUKUM-PERUNDANG-UNDANGAN-TUTOR-1docx/
bertolak belakang dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peraturan desa merupakan bagian dari Peraturan Daerah (artinya : produk hukum daerah) yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan desa tidak termasuk dalam produk hukum daerah atau pun bagian dari Peraturan Daerah, dimanakah kedudukan peraturan desa? Ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan desa memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait. No Dasar Hukum Kedudukan Peraturan Desa 1 UU No 10 tahun 2004*) (Pasal 7 ayat (2) huruf c) Termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bagian dari peraturan daerah 2 UU No. 32 Tahun 2004 *) (Pasal 209, 211 dan 212) Diakui keberadaan peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa namun tidak menjelaskan kedudukan peraturan desa. 3 UU No. 12 tahun 2011 (Pasal 8) Tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 4 UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1 angka 7) Sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati BPD. 5 UU No. 23 Tahun 2014 Tidak diakomodir hanya mengatur tentang desa. 6 PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 83 s/d Pasal 84 Tidak diakomodir hanya mengatur tata cara penyusunan peraturan desa. *) sudah tidak berlaku lagi. Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa peraturan desa dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai produk hukum dan produk politik. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memandang peraturan desa sebagai produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memandang peraturan desa sebagai produk This study source was downloaded by 100000854450505 from CourseHero.com on 04-25-2023 05:27:36 GMT -05:00 https://www.coursehero.com/file/177669764/HUKUM-PERUNDANG-UNDANGAN-TUTOR-1docx/
Page1of 7
Uploaded by CountCrabMaster1878 on coursehero.com